PEMERINTAHANSerba - serbiSERBA-SERBI

Video – Paripurna, APBD 2023 Magetan Resmi Disahkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Magetan tahun 2023 resmi disahkan. Pengesahan ini ditandai penandatanganan berita acara persetujuan dan nota kesepakatan bersama oleh Bupati Magetan Suprawoto dan pimpinan DPRD Magetan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Magetan, Senin (28/11/2022) malam.
Pada APBD 2023, disepakati bahwa pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 1. 817. 318.970.130, 00 ( Satu Trilyun, Delapan Ratus Tujuh Belas Milyar, Tiga Ratus Delapan Belas Juta, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu, Seratus Tiga Puluh Rupiah) . Sedangkan untuk Alokasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 1.985. 177. 855. 074, 00 (Satu Trilyun, Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Milyar, Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta , Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah


Untuk pembiayan daerah tahun 2023 sebesar Rp 167. 832. 684. 944, (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar, Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) . Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9.000.000.000 ( Sembilan Milyar Rupiah).


Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun 2023, terdiri atas sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam 15 skala prioritas


APBD tersebut merupakan tahun terakhir implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan periode 2018-2023.


Di samping itu, dalam proyeksi APBD 2023 juga diuraikan defisit anggaran sebesar Rp 167.832.684.944.00. ( Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga puluh dua juta Enam Ratus Delapan Piluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empqat Puluh Empat Rupiah)


Ketua DPRD Sujatno berharap dengan APBD 2023 yang telah disepakati dapat dipergunakan semaksimal mungkin sesuai rencana yang sudah dibuat secara efektif, efisien, tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat

Setelah disepakati, Raperda terkait APBD 2023 akan dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk dimintakan fasilitasi dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button