MADIUN, Pewarta – Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih predikat nilai BB (Sangat Baik) untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan predikat nila B (Baik) untuk Reformasi Birokrasi (RB). Penghargaan tersebut diberikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tahun 2021 dalam acara SAKIP-RB Award 2021 yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (5/4/2022).
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatrur Dan Pegawasan, Erwan Agus Purwanto bahwa setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan melakukan evaluasi SAKIP dan RB, “Yang tujuannya adalah memastikan kemajuan implementasi SAKIP dan RB serta memberikan saran perbaikan bagi seluruh Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini mengatakan implementasi SAKIP pemerintah juga bagian dari cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja, untuk itu seluruh instansi pemerintah dituntut dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, “Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden yaitu peningkatan efektifitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran”, imbuhnya.
Senada disampaikan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami yang mengikuti penyerahan tersebut secara virtual dari Ruang Kantor Bupati Madiun. Kegiatan penyerahan hasil evaluasi ini merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
” Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance,” kata Bupati Madiun di kutib dari halaman resmi facebook prokopim Pemkab Madiun
Bupati bersyukur atas penghargaan yang kembali didapat dengan hasil yang positif. Hal tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memberikan kerja-kerja nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun.
Hal ini sesuai amanah Presiden Joko Widodo yang menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan, dan berbagai peluang, melalui inovasi-inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen nyata serta perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.
Sebagai informasi pada tahun 2021 evaluasi telah dilakukan terhadap 79 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi (SAKIP/RB), serta 494 kabupaten/kota (SAKIP) dan 441 kabupaten/kota (RB) dengan total unit sebagai sampel evaluasi mencapai 22.000 unit.
Hasil evaluasi, terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP yaitu pada tingkat kementerian/lembaga menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75. Pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02. Pada pemerintah Kabupaten Kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.(ik/hms/red))
