ADVETORIALPEMERINTAHANSerba - serbiSERBA-SERBI

Paripurna, DPRD Tetapkan Perubahan Propemperda 2022 dan 2023 Kedepankan Skala Prioritas

Rapat Paripurna dengan agenda penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 dan Propemperda 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Rabu (9/11/2022)

MADIUN, Pewarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar paripurna dengan agenda penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 dan Propemperda 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Rabu (9/11/2022)

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono didampingi para Wakil Ketua DPRD Slamet Riyadi S.Sos Msi, Kuat Edy Santoso dan Drs Mujono Msi

Ketua DPRD Fery Sudarsono mengatakan  Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis, yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

“Terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian, bahwa pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sudah menjadi rencana Pemerintahan Daerah, yang dipadukan dalam wadah berupa Propemperda dan menjadi sistematis, berdasarkan skala prioritas,” ungkap Ketua DPRD Fery Sudarsono

Sehingga, lanjutnya , dengan perencanaan program yang matang antara lain dapat meminimalisir timbulnya rancangan Perda di luar Propemperda kecuali dalam hal urgensi.

Daftar skala prioritas rancangan peraturan daerah yang dimuat dalam Propemperda, sesuai dengan indikator yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ditetapkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

“Rencana pembangunan daerah, penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah,” lanjut Fery.

Disampaikan Fery,  penetapan skala prioritas idealnya harus memperhatikan rancangan Perda yang urgen untuk dimasukkan.

“Tentunya dengan pertimbangan urgen inilah proses seleksi sangat dibutuhkan. Karena tanpa seleksi, dalam artian setiap rancangan yang diajukan dimasukan kedalam Propemperda, maka secara tidak langsung telah mengabaikan kualitas,” papar Fery.

Dijelaskan Fery, pelaksanaan proses seleksi tersebut dapat dilakukan dengan penilaian terhadap judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan.

“Yaitu sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan,” jelasnya.

Fery menambahkan, bahwa pentingnya perencanaan dan proses penilaian sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah, tidak terlepas dari kepentingan masyarakat.

“Oleh karena itu setiap rancangan Perda yang masuk dalam Propemperda disamping kuantitas, sangat penting memperhatikan kualitas, agar Propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat,” pungkasnya

Selain Ketua DPRD rapat juga dihadiri Bupati Madiun H. Ahmad Dawani Ragil Saputro, Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Sekda, serta jajaran OPD, dan anggota dewan. (ik)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button